Richard Muljadi Dapat Izin Pemberkatan di Katedral

Richard Muljadi Dapat Izin Pemberkatan di Katedral

Channel24indo – Pengacara Richard Muljadi, Baso Fakhruddin, menegaskan kliennya hanya menjalani prosesi pemberkatan dengan pasangannya di Gereja Katedral. Tapi pengacara memastikan tak ada pesta pernikahan.

“Hanya pemberkatan, nggak ada acara apa pun. Setelah pemberkatan langsung kembaili ke tempat rehab (RSKO), lebih kepada (mengajukan) izin pemberkatan agama, tapi kalau dibilang pernikahan resminya belum,” kata Baso Fakhruddin saat dimintai konfirmasi, Sabtu (2/2/2019).

Richard Muljadi yang saat ini menjalani sidang kasus narkoba di PN Jaksel, memang dititipkan di RS Ketergantugnan Obat (RSKO). Pihak keluarga menurut pengacara sudah mengajukan izin pemberkatan nikah Richard Muljadi ke RSKO pada pertengahan Januari 2019 dan akhirnya diberi izin ke Katedral pada Jumat (1/2).

“Jadi kemarin Richard dikasih izin bisa mengurus ke gereja. Dikasih izin kemarin (1/2), cuma izin keluar sebentar doang didampingi oleh dari tim RSKO datang ke gereja. Setelah pemberkatan langsung kembali ke RSKO, cuma pemberkatan,” sambung Baso Fakhruddin.

Pemberkatan dilakukan hari Jumat (1/2) karena Katedral, sambung pengacara, memberi tenggat waktu jadwal pemberkatan Richard Muljadi bersama pasangannya Shalvynne Chang. Seharusnya Richard mengikuti prosesi pemberkatan pada 6 September 2018, namun tertunda karena proses hukum.

“Intinya kemarin hanya acara gereja doang tidak mengundang pihak-pihak apa, tidak ada pesta. kalau ada berita resepsi pernikahan, itu sudah hoax. Kalau pernikahan pada saat proses hukum sudah selesai baru menikah resmi,” paparnya.

Foto Richard Muljadi bersama pasangannya di gereja beredar di media sosial. Namun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menyatakan tidak mendapatkan penetapan PN Jaksel soal acara pernikahan tersebut.

“Kalau kita bicara mekanisme, itu kan wewenangnya itu kan wewenang hukumnya itu ada di pengadilan. Wewenang medisnya tetap di rumah sakit, kan gitu. Jadi kalau misalnya itu mau keluar untuk kepentingan nonmedis, itu kan harus izin dari pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan ke kita, kita yang mengeksekusi atau yang melaksanakan. Nanti biasanya pengawalan dari tugas kita,” ujar Kajari Jaksel, Supardi, Jumat (1/2).



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *