Mendagri Minta Kepala Daerah Gebuk Ormas Anti-Pancasila

Mendagri Minta Kepala Daerah Gebuk Ormas Anti-Pancasila

Channel24indo – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah tak perlu ragu untuk menggebuk serta membekukan Organisasi Masyarakat (Ormas) di daerah yang mempunyai paham berseberangan dengan Pancasila. Karna, menurut dia pembekuan Ormas harus dikerjakan dengan cepat oleh kepala daerah.

Kata dia, ada Ormas di daerah yang mengaku berpaham Pancasila namun kegiatannya condong berseberangan dengan Pancasila. Bahkan juga, ada yang menginginkan merubah Pancasila.

” Masalah bagaimana prosesnya, nanti. Setop dahulu saja. Negara kan mesti ada aturannya, ” papar Tjahjo di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Kalibata, Jakarta (22/5).

Pernyataan Tjahjo masalah pembubaran Ormas bukanlah kali pertama. Sebelumnya, waktu berbicara di depan ratusan kepala daerah, Tjahjo sempat juga mengemukakan supaya para bupati dan wali kota berani menggebuk ormas anti-Pancasila seperti yang dituturkan Jokowi.

Menurut dia, cuma itulah upaya paling konkret untuk melindungi keharmonisan yang sudah terwujud di masyarakat.

” Gebuk dalam artian mesti berani mengambil sikap pada siapa kawan siapa lawan, ” lanjut Tjahjo.

Tjahjo juga meminta pada kepala daerah supaya buka mata pada beberapa kegiatan yang ada di universitas. Sebab, ada ormas radikal yang menginfiltrasi universitas untuk menggalang kekuatan.

” Aktualisasi universitas sudah dia kuasai. Mengakomodir gerakan dengan rekrutmen terbuka dan tertutup sudah dia kerjakan, ” kata Tjahjo.

Tjahjo meneruskan, rektor yang berniat memberi kesempatan pada tumbuhnya paham radikal juga harus ditindak tegas, supaya penyebaran paham radikal tidak menyebar.

Untuk mencegah penyebaran paham radikal, Tjahjo juga meminta supaya kepala daerah bekerja bersama dengan TNI, Polri, serta elemen masyarakat.

” Sikat bila perlu, ” papar mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Pemerintah merencanakan membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karna dinilai bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Pemerintah masih tetap membuat gugatan ke pengadilan, supaya proses pembubaran sesuai dengan aturan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *