Mendagri Minta DPR Ikuti Putusan MK Tentang UU MD3

Mendagri Minta DPR Ikuti Putusan MK Tentang UU MD3

Channel24indo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa kewenangan DPR dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2028 mengenai MPR, DPR, DPD serta DPRD atau UU MD3.

Seperti, mengenai kewenangan DPR untuk memanggil paksa seseorang, penghinaan terhadap parlemen serta pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota dewan yang ikut serta pidana.

” Sudah diputuskan hukum, iya kita jadi negara hukum, ikut dan taati apa yang sudah ditetapkan MK tentang UU MD3 yang final dan mengikat, ” kata Tjahjo di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Tidak cuma itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan anggota dewan bisa mengerti apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga pimpinan Anwar Usman itu.

” Saya kira teman-teman juga memahami itu, ” terang Tjahjo.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa permohonan pengujian UU No 2 tahun 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.

” Seperti di jabarkan, Mahkamah berkesimpulan mengabulkan permintaan para pemohon, untuk sebagian, ” kata Ketua Hakim Majelis Anwar Usman di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis 28 Juni 2018.

Bertentangan dengan UUD 1945

Terkait Pasal 73, MK memiliki pendapat hal tersebut sudah bertentangan dengan UUD 1945 serta tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

” Pasal 73 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6, UU No 2 tahun 2018 mengenai pergantian kedua atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 6187, dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 serta tak memiliki kekuatan hukum mengikat, ” lanjut Anwar Usman.

Tentang Pasal 122, dijelaskan MKD dapat bertugas ambil langkah hukum dan atau langkah lainnya pada orang perseorangan, grup orang, atau badan hukum yang merendahkan (menghina) kehormatan DPR serta anggota DPR.

Melalui tuntutan pemohon yang mencemaskan degradasi kebebasan bersuara, jadi dengan ini, MK memutus untuk menolak lantaran juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

” Pasal 122 huruf l UU no 2 tahun 2018 perihal kedua atas UU no 17 th 2014 perihal MPR DPR DPD DPRD, lembaran negara RI tahun 2018 no 29, tambahan lembaran negara RI no 6187 bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kemampuan hukum mengikat, ” baca Hakim Anwar.

Terakhir, tentang Pasal 245 berkaitan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana. MK tak memutus untuk menolak hal semacam itu seluruhnya.

Akan tetapi, cuma mengatur frasa ‘Pemanggilan serta permintaan keterangan pada anggota DPR berkenaan dengan terjadinya tindak pidana yg tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas seperti dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden’.

MK melihat hal itu tak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selama tak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan serta permintaan keterangan (saksi) pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *