Keseriusan Polisi dalam Menangani Kasus Rizieq Shihab

Channel24indo – Kepolisian mengakui serius menyikapi pengaduan-pengaduan yang diarahkan pada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab serta menepis tudingan ada ” kriminalisasi ulama ” .

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan pihaknya cuma menjalankan tugas dengan menindaklanjuti laporan masyarakat.

” Kita tak mengkriminalkan, namun kita mengolah sesuai laporan. . . bila kita tak tindaklanjuti kan salah, ” tuturnya pada Channel24indo¬†ketika dijumpai waktu pemeriksaan Rizieq Shihab di markas Polda Metro Jaya, Senin (23/01) .

Rizieq diperiksa Mapolda Metro Jaya berkaitan ucapannya kalau rectoverso logo Bank Indonesia di uang kertas baru terlihat seperti palu arit, yang ia persepsikan sebagai simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) .

Pemeriksaan Rizieq di ramaikan aksi massa dari beberapa ormas ; diantaranya FPI, Forum Betawi Rempug, serta Forum Umat Islam. Beberapa dari mereka mengaku ada disana untuk ” membela ulama ” , meskipun polisi sejauh ini baru menangani Rizieq Shihab.

” Bila setiap masalah kecil lantas saya dilaporkan di mana-mana, pastinya persepsi masyarakat ada kriminalisasi ulama, ada kriminalisasi tokoh, ada kriminalisasi habaib. Selanjutnya muncul kesan di dalam masyarakat : apabila saya menginjak seekor semut, pasti semut akan digiring untuk melaporkan saya, ” kata Rizieq Shihab pada wartawan.

Keseriusan Polisi dalam Menangani Kasus Rizieq Shihab

‘Titik balik’

Pengamat masalah Islam, Novriantoni Kahar, berasumsi pemeriksaan polisi pada Rizieq Shihab bukanlah bentuk kriminalisasi ulama atau usaha meredam FPI, tetapi lantaran polisi memang berkewajiban ” menindaklanjuti aduan-aduan bila mereka melihat itu masuk akal ” .

Mengenai bermunculannya laporan terkait Rizieq Shihab, menurut Novriantoni, adalah respon beberapa elemen masyarakat pada aksi pengerahan massa yang ia kerjakan berbarengan FPI selama ini.

” Kerapkali suatu hal yang nonkasus pada intinya, lalu dikasuskan. Umpamanya perbincangan Gubernur Ahok di Pulau Seribu, bila dilihat dengan cara saksama, sebenarnya kan jelas kalau itu sama sekali tak ada hubungannya dengan tuduhan (penistaan agama) ; namun lalu direkayasa sedemikian rupa hingga ratusan ribu umat berdemonstrasi di Jakarta. Ini kan murni mobokrasi, demokrasi berdasar pada desakan massa, ” katanya.

Novriantoni, yang juga seorang dosen di Kampus Paramadina, melihat sekarang ini ada sejenis ” titik balik ” saat masyarakat merasa resah dengan cara demikian, hingga muncul gerakan dari masyarakat sendiri untuk melaporkan balik Rizieq Shihab yang mereka anggap bisa merekayasa apa saja.

” Nah saat ini kita lihat, dia yang juga punya banyak kasus dengan bukti-bukti yang begitu jelas, dapat dikutip dari pidatonya, ceramahnya, orasinya yang bersifat agitatif. . . pasti masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan itu. ”

Keseriusan Polisi dalam Menangani Kasus Rizieq Shihab

Akhir-akhir ini, Rizieq memang telah dilaporkan ke polisi beberapa kali berkaitan ucapannya. Dua minggu lalu, ia diperiksa Polda Jawa barat sebagai terlapor masalah dugaan penistaan Pancasila oleh Sukmawati Sukarnoputri. Laporan itu dilatarbelakangi pernyataan Rizieq dalam satu video ceramahnya di Jawa Barat yang beredar dua tahun lalu.

Dan di penghujung 2016, ia dilaporkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas tuduhan menistakan agama Kristen melalui pidatonya dalam salah satu acara di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Laporan sejenis ini bermunculan sesudah Rizieq Shihab disebut memotori demonstrasi berkaitan tuduhan penistaan agama oleh Basuki Thahaja Poernama alias Ahok.

Keseriusan Polisi dalam Menangani Kasus Rizieq Shihab
Ketidakjelasan pidana

Diwawancarai secara terpisah, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) , Ardery Ardhan, menyampaikan rentetan aksi saling lapor ini berakar dari ketidakjelasan definisi tindak pidana terkait ujaran.

” Kelemahannya yaitu saat ini di penyusunan pasal kita bagaimana kita mendudukkan dengan cara jelas mana bentuk penghinaan, mana yang disebut argumen, mana yang pendapat. . . bagaimana kebebasan berasumsi didudukkan bersamaan dengan hal-hal itu.

Dan bahkan juga bila terjadi hal seperti ini (penghinaan) apakah ini masuk ranah keperdataan atau mungkin masuk pemidanaan, mesti dipenjara? ” kata Ardery.

Ketentuan yang sering dijadikan dasar laporan penghinaan, yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik, memang kerap disebut sebagai ” pasal karet ” , dengan kelompok penguasa seringkali memakai instrumen ini.

Sedangkan ketentuan yang umum dipakai dalam masalah penistaan agama yakni Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP, juga dikira multitafsir serta condong diskriminatif oleh beberapa pegiat keragaman.

Dengan ketidakjelasan aturan ini, Ardery menambahkan, aksi ‘saling lapor’ selalu terjadi, apa pun isunya. ” Umpamanya beberapa tahun lagi ada penentuan presiden, mungkin sahut-sahutan begini lagi, ” ujarnya.

Juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan Rizieq diperiksa pada Senin (23/01) dalam status sebagai saksi. Ia dicecar 23 pertanyaan oleh tim penyidik seputar pengetahuannya mengenai PKI, logo pada pecahan uang rupiah yang di anggap mirip palu arit, dan isi pidatonya mengenai logo itu.

Rizieq berargumen kalau ada banyak alternatif untuk rectoverso pengaman uang kertas, terkecuali apa yang disebutnya mirip palu arit. Ia meminta pemerintah memberi info mengenai pilihan logo itu serta menarik kembali uang kertas baru yang berisi logo itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *