Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar isu terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) tidak lagi dimobilisasi demi kepentingan politik.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar isu terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) tidak lagi dimobilisasi demi kepentingan politik.

channel24indo – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memohon supaya rumor berkaitan serbuan tenaga kerja asing (TKA) tak akan dimobilisasi untuk kebutuhan politik.

Dia menjelaskan, berdasar pada kenyataan di lapangan, rumor tenaga kerja asing itu benar-benar tidak benar. ‎ ” Kalaupun itu yang berlangsung, tidak akan tuntas. Rumor ini akan berkembang selalu. Begitu tidak bijaksana bila ini di kembangkan selalu, ” tutur dia selesai mengadakan video conference dengan beberapa wartawan nasional serta CEO Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus di KSP‎, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Bekas Panglima TNI ini dapat memohon penduduk tidak cemas serta terhasut karenanya ada rumor penyerbuan TKA. Karena hasil dari investigasi yang dikerjakan beberapa pihak, rumor TKA tidak seperti yang digambarkan sampai kini seperti dalam jumlahnya juta-an serta mempunyai senjata ilegal.

“Mungkin saja ada ilegal, tetapi 1-2 ketangkep dipenjara atau dipulangkan. Maknanya kita tegas pada pelanggaran itu. Tidak kita biarlah, karena Menaker sudah mempersiapkan team pengawas,papar dia.

Moeldoko mengatakan jalannya mengadakan video conference untuk hindari asumsi bila bantahan pemerintah atas permasalahan TKA ini tidak mempunyai basic.

” Nyatanya barusan kita lihat tidak seperti yang kita gembar gemborkan ada juta-an TKA dan lain-lain. Keadaan di lapangan cuma 10, 9 % TKA di Morowali. Cuma 3. 121 TKA, tidak lebih dari itu. Kawan-kawan sendiri yang investigasi, ” papar dia. ‎

Seperti info, di hari ini Team KSP bersama dengan beberapa mass media nasional lakukan media visit ke lokasi industri IMIP, Sulawesi Selatan. Usaha itu dikerjakannya untuk menjawab rumor banyak TKA asal China yang bekerja di lokasi industri itu.

Ikut ada dalam video conference itu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Deputi IV KSP, Dirlantas Keimigrasian Cucu Koswara, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Dirjen Pembinaan Peletakan Tenaga Kerja serta Pelebaran Peluang Kerja (Binapenta PKK) Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja serta Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *