Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP Ambil Tindakan Pemecatan

Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP Ambil Tindakan Pemecatan

Channel24indo – KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka. Dia diduga melakukan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di wilayahnya. PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Supian akan mengambil langkah pemecatan.


Kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya, kalau yang namanya korupsi, kemudian pemerkosaan, narkoba, itu otomatis dipecat,” ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

Watubun menegaskan setiap kader partai yang terlibat korupsi akan dipecat. Sanksi pemecatan terhadap kader PDIP yang terlibat korupsi ditegaskan Watubun sudah sering diterapkan.

“Ya sama, pengurus ataupun anggota biasa sama kalau urusan masalah korupsi otomatis kita pecat. Dulu beberapa ketua DPD kan yang pernah terjadi. Itu otomatis kita ambil tindakan pemecatan,” sebut Komarudin Watubun.

Dalam kasus ini, KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Selain dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian juga diduga menerima dua mobil mewah dan uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut.

“Terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH (Supian Hadi) selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang Rp 500 juta,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *