Jadi Tersangka, Hary Tanoe Dicegah ke Luar Negeri

Jadi Tersangka, Hary Tanoe Dicegah ke Luar Negeri

Channel24indo – Direkrorat Jenderal Imigrasi sudah terima surat pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap pengusaha serta bos MNC, Hary Tanoesoedibjo selama 20 hari ke depan, dari Bareskrim Polri.

” Telah ada permintaan pencegahan berangkat ke luar negeri untuk 20 hari ke depan per tanggal 22 Juni 2017, ” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno melalui pesan singkat, Jumat malam (24/6).

Agung menyebutkan, pencegahan itu terkait dengan masalah yang tengah melilit Hary Tanoe atas dugaan ancaman lewat pesan singkat pada Jaksa Yulianto yang tengah menangani kasus dugaan korupsi restitusi pajak Mobile 8.

Hary Tanoe, yang saat ini resmi berstatus tersangka, juga akan melakukan pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri pada 4 Juli yang akan datang, atau seusai Lebaran.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, di Mabes Polri, Jumat (24/6), terlebih dulu menyebutkan, penetapan status tersangka Hary Tanoe, dilakukan setelah Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada Rabu (14/6).

Dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan, Hary Tanoe disangkakan dengan Pasal 29 juncto Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Jaksa Yulianto meyakini pesan singkat yang diduga bernada ancaman itu di kirim oleh Hary. Waktu itu Yulianto tengah menangani masalah dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009.

Yulianto melaporkan Hary ke Siaga Bareskrim Polri atas dugaan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan Polisi (LP) Yulianto terdaftar dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim.

Menyikapi laporan itu, Hary malah melaporkan balik Jaksa Agung Muhammad Prasetyo serta Yulianto ke Bareskrim. Laporan itu di buat karena Prasetyo serta Yulianto mengatakan pesan singkat Hary pada Yulianto merupakan ancaman.

Hary melaporkan keduanya dengan sangkaan melanggar Pasal 310 serta 311 KUHP mengenai Pencemaran Nama Baik, Fitnah, serta Keterangan Palsu dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *