Ironis Pungli ke Korban Tsunami Selat Sunda di RSUD Serang

Ironis Pungli ke Korban Tsunami Selat Sunda di RSUD Serang

Channel24indo – Tsunami Selat Sunda menewaskan 426 jiwa. Sungguh ironi, keluarga mengaku dipungut biaya hingga jutaan rupiah saat mengambil jenazah korban tsunami di RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP), Serang.

Praktik pungutan ini diungkap oleh keluarga korban tewas tsunami, Satria Sinaga dan Timoty Simbolon. Satria menceritakan dipungut biaya Rp 3,9 juta saat mengambil 3 jenazah keluarganya yang menjadi korban tewas tsunami saat berlibur di Pantai Carita, Pandeglang. Ketiga korban tewas itu yakni Ruspita Simbolon, Satria Sinaga dan Timoty Simbolon.

“Sebagai keluarga kami tidak terima,” ujar Badiman Sinaga kepada detikcom di Serang, Kamis (27/12) lalu. Hal yang sama dialami oleh Kerabat mendiang Aa Jimmy. Saat mengambil jenazah keluarga Aa Jimmy, kerabat dimintai biaya sekitar Rp 14,5 juta. Uang itu digunakan untuk pemulasaraan dan formalin serta satu peti mati.

“Total kalau nggak salah Rp 14,5 juta,” kata Sekjen Wali Care Andi Kristianto, yang mengurus jenazah keluarga Aa Jimmy di RSPD, Serang, pada Jumat 28 Desember 2018.

Praktik pungutan terhadap keluarga korban tsunami menyedot perhatian sejumlah kalangan, salah satunya Ombudsman Banten. “Iya mengecam. Itu bagian dari tidak etis, masak korban dipungut. Berarti ada tata kelola SDM (sumber daya manusia) yang tidak bagus,” kata Kepala Ombudsman Banten, Bambang P Sumo.

Kepolisian pun telah turun tangan mengusutnya. Polisi sudah memeriksa empat orang, termasuk kepala forensik dan anggotanya. Keempat orang yang diperiksa adalah BD, kepala forensik; FT dan AR, anggota forensik; serta BY, sopir ambulans RSUD dr Dradjat Serang. “Sudah ada total empat orang yang kami periksa,” ujar Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi.

Namun, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membantah adanya pungutan liar (pungli) terhadap keluarga korban bencana tsunami di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang. “Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada, tidak dilakukan manajemen RSDP,” kata Tatu dalam keterangan tertulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *