Fadli Zon Surati KPK Dinilai Buat Malu DPR

Aksi Fadli Zon Surati KPK Dinilai Buat Malu DPR

Channel24indo – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyampaikan, surat DPR yang di kirim Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aksi yang membuat malu.

Menurut dia, Fadli tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak itu pada instansi antirasuah itu.

” Ini anggota DPR telah melakukan tindakan seperti seorang lawyernya Setyo Novanto. Itu bikin malu institusi (DPR), karna institusi telah disalahgunakan untuk beberapa kepentingan pembelaan pada individu, ” kata Donal dalam Diskusi di Lokasi Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Donal menambahkan, surat yang sudah di tandatangani Fadli itu jadi bukti kalau DPR sudah dibajak untuk kebutuhan pembelaan pada Setnov yang sudah bertatus tersangka kasus korupsi e-KTP.

Aksi Obstruction of Justice

” DPR atau institusinya, telah dibajak untuk kebutuhan kebutuhan pembelaan pada Setyo Novanto, ” Ucap Donal.

Menurut dia, DPR tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk pembelaan pada orang yang mempunyai masalah hukum. Sebab, masalah hukum itu adalah perkara pribadi yg tidak dapat dihubungkan dengan satu instansi atau institusi.

Nah hari ini menurut saya institusi DPR telah dibajak serta disalah pakai untuk kebutuhan politik hukum yang bertentangan dengan usaha pemberantasan korupsi, ” tutur Donal.

Diluar itu, kata Donal, aksi itu termasuk juga usaha menghambat penyidikan oleh suatu instansi negara atau obstruction of justice.

” Menurut saya, aksi orang yang kirim surat, menandatangani surat seperti (yang dikerjakan) seorang Fadli Zon, itu dapat dilihat sebagai aksi obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, ” tutur Donal.

Sebelumnya, Fadli Zon mengakui sudah menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang diteruskan DPR ke KPK. Hal tersebut bukanlah atas nama pimpinan atau keputusan DPR.

Surat itu di buat berdasar pada ketentuan dianya sendiri sebagai Wakil Ketua DPR Koordinator Politik serta Keamanan (Korpolkam). Menurut Fadli, dirinya memiliki hak melanjutkan aspirasi orang-orang yang berkaitan dengan persoalan hukum.

” Jadi memang pekerjaan DPR memberikan masukan. Saya ini bagiannya Korpolkam, ” tutur Fadli beberapa waktu sebelumnya.

Fadli menjelaskan, surat yang diantar ke KPK memuat aspirasi Setnov dalam kemampuannya jadi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *